oleh

Terungkap Galian C di Kecamatan Tumpang Tidak Memiliki IUP OP

Kab. Malang, Detik91.com- Pasca-diberitakan oleh salah satu media, bahwa terdapat galian C ilegal didesa Ngingit kecamatan Tumpang. Pelaku usaha pertambangan, Suwarno mengaku saat ini sedang mengurus ijin.

“ijin sedang diurus,” ucap Suwarno kepada awak media sambil menunjukkan site plan, Rabu (17/7/2019).

Pengakuan Suwarno menanggapi pernyataan warga, WR (inisial, Red) yang mengatakan, keberadaan galian C ilegal itu juga sangat merugikan negara karena tidak membayar pajak serta merusak lingkungan.

“Pemerintah dan aparat penegak hukum mesti ada tindakan. Saya yakin aparat mengetahui perbuatan ilegal tersebut, namun menjadi pertanyaan kenapa ada kesan pembiaran,” ucap WR.

Menurut WR, perusahaan galian tanah urug milik Suwarno, yang ada di desa Ngingit, Kecamatan Tumpang termasuk dalam kategori “ Pertambangan Jenis Non Logam”, dan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan  Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Jika lebih dalam diamati dalam pelaksanaannya, serta berdasarkan fakta temuan dilapangan, pemetaan leveling galian yang dilaksanakan oleh perusahaan galian tanah milik Suwarno,  sangat tidak ter-rencana dan tanpa pengawasan dari instansi pemerintahan setempat. Sehingga dapat dikategorikan melanggar aturan kajian methodology ilmiah berdasarkan UU Lingkungan hidup, mengingat dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem perlu mengetahui tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan yang baik dan benar serta penerapan penegakan hukum sehingga dapat mengurangi dampak negatif pertambangan dan meningkatkan dampak positif di sekitar lokasi pertambangan. (Ketentuan pidana UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup diatur pada BAB XV tentang Ketentuan Pidana).

Ketentuan pidana  pelanggaran UU No 4 Tahun 2009 :
a)    Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
b)    Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
c)    Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed