oleh

Diduga Galian C Ilegal Beroperasi di Kecamatan Pakis

Kab. Malang, detik91.com- Diduga galian C ilegal beroperasi didesa Saptorenggo kecamatan Pakis. Nampak dump truck keluar masuk dilokasi pertambangan tersebut.

Salah seorang narasumber, SN kepada awak media mengatakan bahwa, galian C ilegal merugikan pengusaha yang telah mengurus perijinan atau biasa disebut dengan IUP OP.

” galian C ilegal merugikan pengusaha pertambangan yang telah mengurus perijinan, sebab mahalnya biaya perijinan tersebut tidak menjamin ketika ada proyek atau kebutuhan tanah urug selalu membeli kepada pengusaha yang telah memiliki ijin,” ungkapnya kepada awak media, Senin (22/7/2019).

Sumber berharap, Gubenur Jatim melalui Dinasnya, agar memaksa pemilik tambang untuk berhenti merusak lingkungan, sekaligus menyeret pemilik tambang ilegal ke ranah hukum. ” ini sudah banyak merugikan berbagai pihak,” ucapnya.

Dijelaskan, Berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk memuat tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan. Komoditas pertambangan,  dikelompokkan dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Setiap Pertambangan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan  Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Ketentuan pidana  pelanggaran UU No 4 Tahun 2009, seperti  tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Sedang  pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitupun setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang,  dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kanitreskrim Polsek Pakis, Aiptu Teguh Darmawan saat dilapori awak media via seluler mengatakan, caba saya cek.

” milik siapa mas, coba saya cek,” pungkasnya. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed