oleh

Gubernur Jatim Tidak Akan Memperpanjang PSBB Malang Raya

-daerah-10.358 views

Malang Raya, detik91.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jatim dan Forkopimda Malang Raya memastikan tidak akan memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Penerapan PSBB Malang Raya hanya akan diterapkan sekali tahap saja dan akan berakhir pada 30 Mei 2020.

Hal itu menjadi keputusan dalam rapat evaluasi PSBB Malang Raya di Kantor Bakorwil Malang, Rabu (27/5/2020) malam.

Akan tetapi meski PSBB tidak diperpanjang, bukan berarti masyarakat Malang Raya akan kembali hidup seperti selayaknya sebelum terjadi pandemi covid-19.

Sebaliknya setelah PSBB berakhir, masyarakat Malang Raya akan diajak masuk dalam masa transisi menuju new normal life.

“Dengan kesepakatan kita setelah rakor, PSBB di Malang Raya cukup sekali saja dan kita akan masuk pada transisi setelah PSBB menuju normal life,” tegas Gubernur Khofifah dalam konferensi pers setelah rakor.

Menurut Khofifah, bahwa setelah adanya rapt teknis, mendengarkan paparan dari akademisi, laporan kepala daerah di Malang Raya, dan dilihat perkembangan pola hidup masyarakat Malang Raya selama PSBB maka bisa diputuskan untuk PSBB Malang Raya tidak diperpanjang.

“Selain itu dalam memutuskan kesepakatan ini kami juga melihat enam pedoman WHO terkait apa yang harus dipenuhi saat memutuskan masuk dalam transisi pasca restriksi (PSBB),” ujar Khofifah.

Yaitu yang pertama adalah bukti adanya persebaran covid-19 di Malang Raya dalam keadaan yang terkontrol. Dalam poin ini seluruh kepala daerah di Malang Raya sepakat untuk bisa melakukan kontrol.

Melalui pemantauan peta yang detail terkait persebaran covid-19.

Kemudian poin yang kedua yaitu adanya kepastian bahwa kapasitas kesehatan saat ini di Malang Raya masih cukup untuk tes, untuk melakukan isolasi di rumah sakit, dan juga untuk melakukan tracing serta karantina pasien yang statusnya terkonfirmasi covid-19.

Ditegaskan Khofifah pihaknya sudah mengkonfirmasi ke seluruh kepala daerah dan seluruhnya dalam keadaan cukup. Ketersediaan bed di rumah sakit, ruang observasi dan juga lab untuk uji spesimen juga dalam kondisi cukup.

“Kami juga dapat konfirmasi fasilitas kesehatan di Malang Raya dalam kondisi yang tercukupi. Bahkan kota Batu fasilitas kesehatannya yang sudah disiapkan untuk covid-19 baru terpakai 20 persen,” kata Khofifah.

Berikutnya poin pedoman yang juga ada telah dipastikan para kepala daerah di Malang Raya adalah komitmen untuk melindungi mereka yang berisiko tingi seperti lansia dan juga individu yang memiliki penyakit komorbid.

Kemudian yang keempat dalam pedoman WHO adalah kebiasaan dari masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak aman dan juga menerapkan physical distancing.

“Yang ke empat ini memang masih butuhkan reedukasi dan resosialisasi untuk peningkatan kedisiplinan. Tapi prinsipnya Malang raya sesungguhnya punya komitmen kuat untuk mendistribusikan masker, dan itu antara lain terus terkonfirmasi lewat komunitas yAng ada di kampung tangguh,” tegas Khofifah.

Akan tetapi hal ini harus juga dikondisikan oleh semua lini. Bahwa seluruh masyarakat harus membiasakan apa yang trlah dibangun selama PSBB ke kehidupan yang normal.

Poin ke lima sebagaimana dalam pedoman WHO adalah risiko penyebaran kasus baru harus diminimalkan. Para kepala daerah sudah memastikan bahwa mereka akan melakukan upaya untuk meminimalkan pertambahan kasus baru.

Dan poin yang keenam adalah adanya komunitas yang aktid melakukan perlawanan pada covid-19. Terkait poin ini Khofifah menyebut bahwa Malang Raya memiliki modal sosial besar berupa ratusan kampung tangguh.

“Kami melihal modal sosial solidaritas dan gotong royongnya luar biasa di Malang Raya. Ini akan menjadipenguat untuk mencegah penyebaran covid-19 di malang raya,” kata Khofifah.

Dengan adanya pemenuhan pedoman dari WHO bagi daerah yang akan melakukan transisi menuju new normal life maka diputuskan bahwa PSBB Malang Raya tidak diperpanjang dan akan masuk menuju masa transisi new normal life.

Masa transisi ini akan dilakukan selama tujuh hari dan akan disiapkan aturan regulasinya oleh masing masing pemerintah daerah di Malang Raya. (*)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed